ambon21

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki bentuk kemajemukan masyarakat dalam segi agama, suku, budaya, serta adat istiadat. Maka wajar jika membahas konteks nasionalisme bagi Indonesia cenderung memasuki ranah penghargaan terhadap keberagaman yang ada. Nasionalisme bagi Indonesia hanya dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi kesatuan yang selaras dengan semboyan ‘Kebhinekaan’ yang bermakna unsur perbedaan adalah komponen pembangun terwujudnya suatu bangsa. Dalam hal ini perlunya kesadaran mengenai keberagaman sebagai ruh dari nasionalisme di Indonesia.

Pandangan mengenai kemajemukan bangsa khususnya dalam hal agama pada dasarnya telah muncul sejak proses pembentukan konsep kebangssaan yang dilakukan oleh para tokoh nasional terdahulu. Hal itu terbukti ketika Sukarno memenangkan gagasannya tentang ‘nasionalisme yang bebas dari agama’ dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 itu Soekarno mengemukakan doktrin Pancasilanya yang umumnya diterima oleh anggota-anggota Badan Penyelidik, meskipun demikian pertentangan sudah muncul sejak itu khususnya dari kalangan para pemimpin Islam karena dalam hal pemikiran pluralitas tersebut tampak Islam tidak memainkan peran yang istimewa. Akhirnya mereka menyetujui suatu kompromi yang disebut dengan ‘Piagam Jakarta’ yang menyebutkan bahwa negara akan didasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Implikasi Piagam Jakarta untuk hubungan antara syariat Islam dan negara kemudian juga menjadi lahan pertentangan sengit dimasa selanjutnya (Ricklefs, 2011: 313).

Reformasi politik tahun 1998 membawa dua perubahan mendasar dalam diskursus politik di Indonesia. Pertama, hancurnya pandangan bahwa pemusatan kekuatan politik adalah satu-satunya cara yang dianggap tepat untuk mengelola dan mengawasi keanekaragaman sosial dan budaya di Indonesia. Kedua,  ada keinginan untuk memperluas pandangan diskursus tentang hak, karena dulu pengertian hak merupakan wilayah penafsiran yang dikuasai oleh negara. Di dalam konteks sebuah negara yang mengutamakan pentingnya konsep kesatuan, kedua perubahan diskursus politik tersebut membuka perdebatan lebih jauh tentang otoritas negara, fungsi kelembagaan negara, peranan masyarakat dalam penyelengggaraan dan kritik terhadap pembangunan, serta pengertian kewarganegaraan. Perdebatan tersebut mengerucut pada persoalan yang sering disebut dengan ‘desentralisasi’ (Ramstedt & Thufail, 2011: 2).

Dalam proses ini, desentralisasi dan reformasi politik di Indonesia telah membuka kotak pandora identitas. Tekanan politik rezim Orde Baru yang disertai oleh penggunaan kekuatan bersenjata memunculkan kesan seolah-olah identitas itu adalah aspek kebudayaan yang primordial dan langgeng. Diskursus kebudayaan rezim Orde Baru menciptakan efek esensialis tentang konsep kebudayaan dan terhadap pengertian identitas yang terdapat didalamnya. Dengan runtuhnya Orde Baru sebagai penjaga esensial identitas terbuka lebar pelbagai kemungkinan untuk kembali mempersoalkan identitas nasional, etnis,agama, dan daerah. Dalam konteks desentralisasi pasca-Orde Baru, terdapat pergeseran praktik normatif yang sangat kentara. Pergeseran ini ditandai oleh semakin mengemukannya minat dan kepentingan terhadap tata norma yang bersifat lokal dan juga yang bersifat global. Pergeseran praktik normatif ini terjadi pada seluruh ranah sosial, yaitu ranah hukum, agama, dan adat, namun pergeseran ini terjadi dalam keluasan, kecepatan, dan arah yang berbeda.

Pergeseran praktik normatif dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai konflik yang berakar dari ketimpangan identitas oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi pasca Orde Baru salah satunya adalah ditengarai oleh unsur agama. Agama sebagai identitas yang bersifat universal sering dijadikan sebagai rujukan dalam mencapi tujuan-tujuan tertentu, mungkin dalam hal yang bersifat politis, penyalahgunaan yang demikian itu dapat memperburuk konflik yang sudah ada. Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat menjadi pemicu konflik masyarakat pluralis. Di Indonesia yang notabenya merupakan negara dengan masyarakat pluralis justru terjadi beberapa kasus konflik lintas agama sepeninggal Orde Baru, yang menarik disini adalah kemunculannya justru menyertai upaya masyarakat yang sedang gencar-gencarnya menerapkan sistem demokrasi dengan lebih konsisten dan bersifat fundamentalis. Beberapa kasus konflik lintas agama tersebut menandai bahwa masyarakat Indonesia pada era reformasi telah mengalami deteriorasi (penurunan mental) pluralitas.

Penyebab Konflik Lintas Agama di Indonesia

Dalam jurnal Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) disebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik lintas agama di Indonesia berdasarkan pandangan sosiologi agama yang meliputi :

  1. Perbedaan Doktrin dan Sikap Mental

Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab dari benturan itu. Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan itu. Agama Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan agama samawi (revealed religion), yang meyakini terbentuk dari wahyu Ilahi Karena itu memiliki rasa superior, sebagai agama yang berasal dari Tuhan.

Di beberapa tempat terjadinya kerusuhan kelompok masyarakat Islam dari aliran sunni atau santri. Bagi golongan sunni, memandang Islam dalam keterkaitan dengan keanggotaan dalam umat, dengan demikian Islam adalah juga hukum dan politik di samping agama. Islam sebagai hubungan pribadi lebih dalam artian pemberlakuan hukum dan oleh sebab itu hubungan pribadi itu tidak boleh mengurangi solidaritas umat, sebagai masyarakat terbaik di hadapan Allah. Dan mereka masih berpikir tentang pembentukan negara dan masyarakat Islam di Indonesia. Kelompok ini begitu agresif, kurang toleran dan terkadang fanatik dan malah menganut garis keras. Karena itu, faktor perbedaan doktrin dan sikap mental dan kelompok masyarakat Islam dan Kristen punya andil sebagai pemicu konflik.

  1. Perbedaan Suku dan Ras Pemeluk Agama

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Contoh di wilayah Indonesia, antara Suku Aceh dan Suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh yang beragama Islam dan Suku Batak yang beragama Kristen; kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konflik fisik (sering terjadi), yang merugikan ketentraman dan keamanan. Di beberapa tempat yang terjadi kerusuhan seperti: Situbondo, Tasikmalaya, dan Rengasdengklok, massa yang mengamuk adalah penduduk setempat dari Suku Madura di Jawa Timur, dan Suku Sunda di Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi korban keganasan massa adalah kelompok pendatang yang umumnya dari Suku non Jawa dan dari Suku Tionghoa. Jadi, nampaknya perbedaan suku dan ras disertai perbedaan agama ikut memicu terjadinya konflik.

  1. Perbedaan Tingkat Kebudayaan

Agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Secara sederhana dapat dibedakan dua kategori budaya dalam masyarakat, yakni budaya tradisional dan budaya modern. Tempat-tempat terjadinya konflik antar kelompok masyarakat agama Islam – Kristen beberapa waktu yang lalu, nampak perbedaan antara dua kelompok yang konflik itu. Kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional: sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Karena itu bentuk rumah gereja lebih berwajah budaya Barat yang mewah. Perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat yang berbeda agama di suatu tempat atau daerah ternyata sebagai faktor pendorong yang ikut mempengaruhi terciptanya konflik antar kelompok agama di Indonesia.

  1. Masalah Mayoritas da Minoritas Golongan Agama

Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat agama pluralitas penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Di berbagai tempat terjadinya konflik, massa yang mengamuk adalah beragama Islam sebagai kelompok mayoritas; sedangkan kelompok yang ditekan dan mengalami kerugian fisik dan mental adalah orang Kristen yang minoritas di Indonesia. Sehingga nampak kelompok Islam yang mayoritas merasa berkuasa atas daerah yang didiami lebih dari kelompok minoritas yakni orang Kristen. Karena itu, di beberapa tempat orang Kristen sebagai kelompok minoritas sering mengalami kerugian fisik, seperti: pengrusakan dan pembakaran gedung-gedung ibadat. Demikian juga di daerah Indonesia bagian timur terdapat pembakaran tempat peribadatan umat Islam di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas memeluk agama Kristiani. Misalnya tragedi Tolikara (Republika.co.id).

Bentuk Konflik Lintas Agama Pasca Orde Baru

Pada dasarnya kasus konflik lintas agama banyak bermunculan pada era reformasi, namun beberapa diantaranya yang cukup menonjol telah mensinyalir deteriorasi pluralitas di Indonesia, antara lain :

  1. Kerusuhan Ambon

Pada bulan tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, Ambon (Maluku) terlibat dalam konflik yang berdasarkan atas identitas agama yaitu Islam dengan Kristen. Bukan hanya sebagai konflik antar agama yang menimbulkan konflik ini tetapi ada faktor lain yaitu adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang menjadi penyebab konflik. Konflik yang terjadi antara warga Muslim baik pribumi maupun pendatang, yang perekonomiannya dianggap relatif baik karena pekerjaannya sebagai pedagang dan lebih banyak berperan dalam pemerintahan menyebabkan kelompok Kristen merasa termarjinalisasi oleh keadaan tersebut. Konflik ini terbagi menjadi empat babak yang latar belakangnya berbeda. Dijelaskan bahwa isu SARA yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan merupakan ikut menjadi pemicu terjadinya konflik agama tersebut.

Konflik horizontal antar umat beragama Islam dengan umat beragama Kristen diawali dengan adanya kerusuhan pada tanggal 19 Januari 1999 bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Yang diawali dengan perkelahian pemuda keturunan Bugis yang beragama Islam dengan pemuda asal Mardika beragama Kristen. Pemuda asal Mardika yang bekerja sebagai supir angkot ini dimintai uang oleh pemuda keturunan Bugis tadi yang dikenal sebagai preman, kejadian ini terjadi di terminal Batu Merah. Karena pemuda asal Mardika tersebut tidak dapat memenuhi keinginan pemuda keturunan Bugis tadi. Kejadian ini terjadi berulang sampai tiga kali dan tetap pemuda asal Mardika ini tidak dapat memenuhi keinginan pemuda keturunan Bugis sehingga menimbulkan amarah dan perkelahian diantara mereka. Mereka adu pukul dan ingin membunuh satu sama lain.

Pemuda asal Mardika ini merasa terancam dan dia pulang kerumah mengambil parang dan kembali lagi ke terminal Batu Merah untuk menemui preman tersebut. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran dimana preman tersebut berlari masuk ke kompleks pasar Desa Batu Merah. Kemudian preman tersebut ditahan oleh warga Batu Merah dan ia ditanyai tentang permasalahan yang terjadi, maka preman tersebut menjawab dengan jawaban bahwa “ia akan dibunuh oleh orang Kristen”. Jawabannya ini kemudian memicu terjadinya kerusuhan yang terjadi di Ambon yang dimana antara warga Muslim dengan warga Kristen saling menyerang. Warga Muslim menyerang warga Kristen dan sebaliknya warga Kristen yang muncul untuk mempertahankan diri.

Awalnya masa Muslim muncul dari Desa Batu Merah bangkit menyerang warga Kristen di kawasan Mardika yang merupakan tetangga Desa Batu Merah dengan menggunakan berbagai alat tajam seperti parang, tombak, panah dan lain-lain dengan menggunakan ikat kepala warna putih yang seragam. Mereka sempat melukai dan membakar rumah-rumah warga Kristen. Demikian pula pada saat yang bersamaan beberapa lokasi pemukiman Kristen seperti Galunggung, Tanah Rata, Kampung Ohiu, Silale, dan Waihaong serta mendengar bahwa gereja Silale telah dibakar maka bangkitlah amarahnya dan kemudian melalukan penyerangan balik ikut diserang oleh kelompok Muslim yang menyebabkan beberapa warga Kristen terbunuh, ratusan rumah dibakar dan sebuah gereja di kawasan Silale dirusak dan kemudian ikut dibakar.

Warga Kristen yang mendiami Batu Gantung, Kudamati dan sebagainya setelah mendengar penyerangan warga Muslim terhadap warga Kristen di Mardika, Galunggung, Tanah Rata, Kampung Ohiu, kawasan Silale, dan Waihaong Konflik berkembang dengan sangat pesat dengan sebab-sebab yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat setempat. Konflik tersebut meluas dan disertai dengan aksi-aksi pembakaran rumah-rumah warga dan tempat ibadah, pembunuhan serta penghancuran fasilitas-fasilitas umum. Konflik ini menjadi semakin meluas dan banyak terjadi kerusuhan dimana-mana hal ini disebabkan karena adanya isu SARA yang disebarkan oleh orang-orang yang berkepentingan.

Konflik ini meluas karena adanya isu SARA yang disebarkan oleh orang-orang atau kelompok yang berkepentingan sehingga konflik ini menjadi berkepanjangan dan terjadi tidak hanya satu kali saja tetapi terjadi dalam empat babak. Secara garis besar konflik yang terjadi di Ambon ini terjadi karena latar belakang yang berbeda yaitu ada aspek sosial ekonomi, politik, dan agama. Sebenarnya pertikaian antara supir angkot dengan preman ini merupakan peristiwa yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang menyebabkan pertikaian antara kelompok agama yang terjadi di Ambon. Hal ini dipicu oleh adanya isu SARA tadi dan masyarakat Ambon ini seakan-akan diadu domba antar agama Islam dengan Kristen.

Sebenarnya antara masyarakat baik beragama Islam maupun Kristen yang ada di Ambon ini sebenarnya mempunyai tradisi Pela Gandong yang gunanya untuk mempersatukan masyarakat atas dasar perbedaan yang ada baik agama, suku, maupun tujuan yang berbeda. Selain itu juga sebagai media penyelesaian konflik apabila terjadi konflik antar masyarakatnya. Namun, Pela Gandong ini sudah luntur seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin banyaknya pendatang yang datang maka menyebabkan tradisi ini hilang. Akibatnya Pela Gandong sudah tidak dapat menjadi lembaga mekanisme penyelesaian konflik lagi. Sementara pada saat ini Pela Gandong telah digantikan dengan pendekatan keamanan (ABRI) dimana jika terjadi konflik maka akan dikenakan sanksi berat.

Peristiwa kerusuhan Ambon adalah merupakan hasil proses akumulasi konflik antar kelompok yang pada mulanya bersifat lokal, namun dengan adanya keterlibatan peran-peran tertentu dari sejumlah provokator serta kurangnya perhatian dan penanganan aparat keamanan berubah menjadi kerusuhan dengan skala dan kerusakan yang luas dan fatal. Dari sudut tanggung jawab pengamanaan, dari adanya kerusuhan di Ambon terdpat kejanggalan dalam peran aparat keamanan dan militer. Hal ini terlihat bahwa disebagian wilayah ada anggota aparat keamanan membiarkan laju pergerakan kerusuhan terjadi sementara dilain tempat aparat keamanan justru menahan laju pergerakan kerusuhan yang terjadi.

Dilokasi tertentu ada fakta yang menunjukkan bahwa adanya semacam pengorganisasian yang cukup rapi dalam peristiwa tersebut, mulai dari penciptaan prakondisi, pemanfaatan potensi konflik lokal, terlihatnya para provokator dan penggerak masa yang dilengkapi dengan sarana komunikasi yang canggih dan senjata api, serta pembagian senjata tajam oleh anggota aparat keamanan kepada beberapa masa yang saling bertikai. Hal ini menimbulkan kecurigaan, yaitu kemungkinan sebagian anggota aparat keamanan dan militer telah memberikan kemudahan bagi terjadinya kerusuhan.

Jika dilihat dari penyebab sesungguhnya konflik Ambon ini karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang sebenarnya merupakan konstruksi pemerintah sebagai agen dalam mekonstruksi struktur ekonomi dalam masyarakat Ambon. Konflik yang terjadi ini memiliki pola hubungan yang horizontal dimana ada hubungan antara kelompok agama Kristen dengan agama Islam serta pendatang. Namun konflik yang terjadi juga merupakan hasil dimensi vertikal antara masyarakat dan pemerintahan, dimana sistem pemerintahan mengkonstruksi struktur yang ada dalam masyarakat di Ambon.

  1. Kerusuhan Tolikara dan situasi konflik beragama di Papua

Setelah refomasi presiden B.J Habibie mencetuskan rencana desentralisasi nasional yang memberikan hak yang lebih besar kepada daerah-daerah dalam hal otoritas dan pendapatan. Pada Agustus 2005 President Yudhoyono menyetujui keabsahan status hukum Irian Jaya Barat dan pada tahun 2008 sebuah RUU telah disahkan. Sebagian masyarakat Papua mengkritik Undang-Undang Otonomi Khusus karena gagal menjangkau akar rumput. Peraturan tersebut bukannya meningkatkan kehidupan masyarakat, akan tetapi justru menyediakan lahan bagi kaum elit birokrat lokal yang ingin memperluas kekuasaan mereka. meskipun demikian, penerapan undang-undang tersebut telah membawa perubahan-perubahan di Papua, tidak hanya dalam halhubungan antar kelompok “nasionalis indonesia ortodoks” dengan kelompok “nasionalis Papua yang heretodoks”, tetapi juga antara kelompok Muslim dan Kelompok Kristen.

Jika kelompok Kristen merupakan kelompok minoritas diwilayah Indonesia bagian barat, mereka merupakan kelompok mayoritas di wilayah Indonesia timur, terutama di Papua dan Maluku. Saat ini jumlah masyarakat Kristen dan Muslim di Papua berimbang, paling tidak menurut pendapat masyarakat Papua sendiri. Namun demikian, data statistik resmi tentang agama menunjukan variasi perbedaan yang cukup tinggi. Agama Kristen, yaitu Katolik dan pelbagai aliran protestan, dianut oleh sebagian besar kelompok masyarakat Papua, sedangkan Islam mendominasi minoritas kaum transmigran. Agama Hindu dan Buddha memainkan peran yang marjinal.

Nasionalisme Papua berhubungan erat dengan Agama Kristen. Dengan banyak datangnya warga transmigran Islam diberbagai daerah lain di indonesia, islamisasi dirasakan sebagai ancaman serius bagi sebagian besar masyarakat Kristen di Papua. Perbincangan tentang Islamisasi bukan halyang baru bagi Papua. Hal itu sudah terjadi sejak propaganda kolonial Belanda. Pemerintah kolonial menciptakan propaganda dalam usahanya menghentikan perkembangan sentiimen pro-Indonesia. para propagandis Belanda memperingatkan masyarakat Papua bahwabila Indonesia menguasai New Guinia Barat, pemerintah Indonesia akan memaksa penduduk Papua untuk masuk Islam (Ramstedt, 2011: 76-78).

Sementara Islamisasi dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Kristen di Papua, sebaliknya kekhawatiran akan kristenisasi mulaimuncul di kalangan transmigran Muslim dan masyarakat Muslim di Papua. Pada kenyataannya, di beberapa darerah tertentu di Papua, Islam lebih dahulu datang daripada Kristen. Terutama di semenanjung kepala burung, kepulauan Raja Ampat, Fakfak, Kaimana, dan Sorong. Islam memiliki sejarah yang panjang sebagai hasil kontak awal dengan kesultanan Islam di Tidore. Dengan adanya kondisi ketegangan berasaskan religi yang melanda di Papua tersebut telah memunculkan konflik-konlik beragama, kerusuhan Tolikara merupakan satu dari beberapa konflik di Papua dengan subjek agama Kristen dan Islam yang menonjol.

Kerusuhan Tolikara terjadi pada Jumat pagi, 17 Juli 2015, ketika umat Islam di seluruh dunia tengah khusyuk merayakan kemenangan Ramadhan, tiba-tiba dihentakkan oleh berita miris tentang kekerasan yang menimpa umat Islam yang tengah menunaikan shalat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Sontak, memori kita kembali kepada peristiwa tragis kemanusiaan sekitar 15 tahun lalu, ketika Ambon dan Poso membara. Dibantu media, mulai dari media arus utama sampai media sosial, berita tragis ini menggelegar dan meluas begitu cepat hingga membakar emosi umat Islam di seluruh Indonesia. Sayangnya, situasi ini tidak cukup membantu memperbaiki keadaan. Riuhnya berita ini di media justru memicu lahirnya informasi yang bias dan menjadi semakin liar. Tanpa informasi lengkap melalui investigasi yang mendalam, kita lantas larut dalam “aksi tuding” kepada salah satu kelompok sebagai yang harus bertanggung jawab dan pantas disalahkan.

Berbagai informasi yang liar terkait peristiwa Tolikara ini melahirkan sejumlah reaksi dari seluruh umat Islam di Indonesia. Yang paling destruktif adalah adanya kabar terkait penyerangan terhadap sejumlah gereja di beberapa daerah di Indonesia. Sebagian kelompok mengobarkan kebencian dengan menghimpun kekuatan untuk dikerahkan ke Tolikara. Bersamaan dengan itu, pemerintah pusat melalui berbagi kementerian langsung turun tangan sendiri mengambil alih seluruh upaya rehabilitasi. Mulai dengan urusan pengungsi hingga pembangunan masjid dan kios-kios yang terbakar. Pemerintah pusat cenderung mengabaikan pemerintah daerah provinsi Papua dan juga kabupaten Tolikara. Meski demikian, langkah cepat pemerintah pusat menyelesaikan Tolikara tidak dilakukan secara imparsial. Pemerintah pusat, dan berbagai kelompok charity Islam yang datang hanya fokus mengurusi umat Islam yang mengungsi. Padahal pada saat yang sama, 11 orang masih berkutat dengan serpihan peluru dalam tubuh mereka, bahkan hingga hari ke enam pascapenembakan. Satu orang lainnya meninggal dunia. Dan ratusan warga Tolikara kembali bergumul dengan trauma politik yang panjang akibat tindakan represif aparat keamanan.

Untuk kesekian kalinya, rakyat Papua harus menerima kenyataan bahwa perbedaan pendapat apapun yang melibatkan mereka, menjadi sah untuk dihadapi dengan senjata dan tindakan represif oleh aparat negara. Apa yang telah dipertontokan pemerintah pusat dalam upaya rehabilitasi Tolikara yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan sejatinya semakin menyuburkan konflik struktural di Papua. Sementara di luar Papua, pascapersitiwa Tolikara kita mengetahui ada beberapa gereja yang kemudian menjadi korban kemarahan sekelompok orang yang mengatasnamakan agama. Di Palu, Sulawesi Tengah, pintu depan gereja Adven dibakar oleh kelompok tidak dikenal. Kekerasan serupa juga menimpa sejumlah gereja di Yogyakarta, Solo dan Purworejo. Pada Jumat, 24 Juli 2015, di Solo digelar Apel Siaga Umat Islam menyikapi kasus Tolikara dengan jelas disebutkan bahwa pelaku kekerasan Tolikara adalah Teroris Kristen. Di berbagai media juga dihembuskan istilah serupa yang menyulut kebencian terhadap (seluruh) umat Kristen. Bahwa menggeneralisir peristiwa Tolikara sebagai kekerasan yang dilakukan oleh umat Kristen, adalah tindakan yang sangat keliru. Karena sesungguhnya umat Kristen dari denominasi berbeda adalah juga korban dari tindakan eksklusifitas GIDI di Tolikara. Mereka terampas kebebasan individualnya untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ajaran agamanya. Untuk diketahui, jumlah denominasi gereja Protestan di Papua saat ini telah mencapai sekitar 47 denominasi.

Dalam surat edaran BPW Toli telah dijelaskan bahwa mereka telah menutup gereja Adven dan jemaatnya telah bergabung menjadi jemaat gereja GIDI. Pesan ini jelas, bahwa umat Kristen yang bukan dari denominasi GIDI, tidak dizinkan untuk membangun gerejanya di Tolikara. Seorang Fransiskan Papua, menjelaskan bahwa kelompok GIDI juga melarang pelaksanaan ibadah Misa Natal umat Katholik di Karubaga, Tolikara. Padahal dari sisi budaya, mereka berasal dari rumpun budaya yang sama. Sikap yang sama ditunjukkan kepada Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. Padahal kedua gereja ini, baik Katholik (Roma) dan GKI di Tanah Papua adalah dua gereja terbesar dan tertua di Papua.

 

Advertisements