aiqLrdG7T

Pada pertengahan paruh pertama abad ke XIX di Jawa telah timbul suatu pergolakan yang cukup besar sehingga menimbulkan kerugian di berbagai bidang, khususnya kemiliteran maupun finansial pemerintah Kolonial Belanda. Tahun 1825 hingga 1830 menjadi kurun waktu penting yang tercatat di dalam sejarah Indonesia akibat gerakan yang dipimpin oleh seorang pangeran dari keluarga istana Yogyakarta, Pangeran Diponegoro (1785-1855), putra tertua Sultan Hamengkubuwana III. Setelah itu pergolakan tersebut terkenal dengan sebutan ‘Perang Jawa’ (1825-30).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perang Jawa dapat dijabarkan dalam beberapa hal berikut ini. Pertama, dapat dilihat dari sikap orang-orang Eropa di dalam menjalankan relasi dengan para penguasa Jawa sejak awal abad ke XIX. Pada tahun 1808 terdapat kebijakan-kebijakan kolonial yang di dalamnya terdapat unsur-unsur merendahkan martabat raja-raja di Jawa mengenai peraturan-peraturan yang menyangkut tata etiket perilaku, dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan anggapan Gubernur Jendral Herman Willem Daendles (1808-11) dalam memperlakukan raja-raja di Jawa Tengah seperti halnya para penguasa taklukan Batavia, yang tidak pernah dilakukan oleh penguasa kolonial lain sebelumnya. Para Residen Belanda di istana pada masa kekuasaannya diubah namanya menjadi Minister, hal itu menuntut raja-raja Jawa untuk menganggap Residen Eropa bukan lagi sebagai duta dari persekutuan antara keraton dan pihak pemerintah kolonial, melainkan wakil lokal dari kekuasaaan Belanda di Eropa yang diwakili di Batavia oleh Gubernur Jendral. Sehingga saat berada di dalam istana para Residen Eropa tidak lagi harus merasa lebih rendah dari raja-raja Jawa, yang berarti dalam urusan-urusan protokol mereka sederajat.

Terkait dengan kebijakan yang boleh dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap hubungan yang sudah terjalin sejak lama antara Kerajaan Jawa dan orang-orang Eropa tersebut sangat terlihat reaksi yang  berbeda diantara kedua kerajaan. Dimana Susuhunan Pakubuwana IV di Surakarta dapat menerima perubahan-perubahan tersebut dan sebaliknya pihak Yogyakarta dibawah pimpinan Sultan Hamengkubuwana II menolak keras. Sehingga menimbulkan suatu masalah baru di Kesultanan Yogyakarta, dimana perseteruan itu berlanjut hingga kedatangan Pemerintah Inggris di Jawa tahun 1811, yang dapat diketahui bahwa Thomas Stamford Raffles (1811-16) merupakan penentang Feodalisme sepertihalnya Daendles. Bahkan pada masa pemerintahan Raffles tercatat telah terjadi peristiwa pengepungan hebat terhadap Keraton Yogyakarta pada Juni 1812, sehingga Sultan Hamengkubuwana II dapat diturunkan dari tahtanya dan dibuang ke Penang. Sedangkan Keraton Yogyakarta sendiri telah mengalami perampokan kekayaan serta perampasan terhadap arsip-arsip istananya, kekuasaan istana terpecah lagi dengan diberikannya hadiah berupa kekuasaan 4000 cacah di wilayah Yogyakarta yang dapat diwariskan kepada saudara Sultan, Pangeran Natakusuma, dengan diberi gelar Pakualam I, oleh karena peranannya yang banyak membantu pihak Inggis. Menyerahnya Kerajaan ditandai dengan Perjanjian Kedu, dan diikuti dengan diberlakukannya pajak Jawa terhadap pasar dan jalan raya tentunya hal ini menimbulkan rasa kebencian yang mendalam tokoh-tokoh Kasultanan Yogyakarta terhadap tindakan orang-orang Eropa.

Sebelum berakhirnya kedudukan sebagai Gubernur Jendral di Jawa pada tahun 1811 Daendles juga meninggalkan kebijakan yang menjadi pil pahit bagi kedua kerajaaan, dimana uang pesisir atau kompensasi moneter atas pesisir utara yang telah dianeksasi (strangelden) yang telah dibayarkan oleh Belanda sejak 1746 dihapuskan. Dengan demikian Daendles telah menghilangkan pemberian intensif finansial yang paling penting bagi kedua kerajaan Jawa tersebut untuk dapat menerima kekuasaan orang-orang Eropa atas daerah pesisir serta menghapuskan sumber pemasukan utama kerajaan. Jika dilihat dari kebijakan-kebijakan Daendles tampak ideologinya yang anti feodalisme sesungguhnya dalam penerapannya telah bertentangan dengan kondisi di Jawa Tengah, namun di sisi lain kebijakan yang diterapkan oleh Daendles pada dasarnya secara hukum dapat dibenarkan jika kita mau berpijak pada perjanjian tahun 1749, dimana kerajaan ketika itu belum terbagi telah menyerahkan kedaulatan secara penuh kepada VOC.

Di tahun-tahun menjelang pecahnya perang Jawa, sikap para pejabat Belanda mencirikan perilaku yang arogan dan kurang ajar. Asisten Residen Yogya P.F.H Chevallier dan penerjemahnya, J. Dietrẻe meminta pelayanan seksual dari wanita-wanita istana Jawa. Ucapan-ucapan sembrono dari berbagai pejabat Belanda juga memberi kesan dikalangan istana-istana Jawa bahwa setelah tahun 1820 Pemerintah Belanda berancang-ancang untuk menganeksasi kerajaan itu, baik seluruhnya atau sebagian. Kebijakan tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya usaha memanfaatkan situasi oleh seorang pejabat Belanda terhadap masalah suksesi Susuhunan Pakubuwana V di Surakarta dengan mengusulkan agar kerajaan tersebut dipecah belah dan membagi-bagikannya diantara pangeran terkemuka. Meski demikian, usaha yang semacam itu juga mendapat pertentangan melalui protes-protes yang dilancarkan dari kalangan pejabat kolonial Belanda yang memiliki pertimbangan kuat terhadap konsekuensi kebijakan-kebijakan tersebut, tampaknya pandangan mereka berpijak kepada beberapa pemberontakan yang terjadi di luar Jawa sebagai akibat dari tindakan-tindakan semacam itu (Vincent J.H Houben, 1994 : 21-22).

Pada tahun 1823 Gubernur Jendral G.A.G.Ph. van der Capellen (1816-26) mengambil keputusan untuk mengakhiri tindak-tindak penyelewengan yang berhubungan dengan penyewaan tanah swasta di Jawa Tengah. Dia memerintahkan agar sewa-menyewa semacam itu dihapuskan. Para bangsawan yang telah menyewakan tanah mereka kini tidak hanya kehilangan sumber pendapatan saja, tetapi juga harus mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh penyewa-penyewa Cina dan Eropa (yang umumnya sudah habis dibelanjakan) dan membayar ganti rugi kepada para penyewa tersebut yang telah melakukan berbagai perbaikan di tanah-tanah tersebut (pada dasarnya tidak berharga bagi para bangsawan yang tidak bermaksud mengolah tanah-tanah apanage mereka menjadi perkebunan-perkebunan). Inilah langkah terakhir yang telah mendorong banyak orang bangsawan melancarkan pemberontakan (Ricklefs, 1981 : 178).

Kedua, dari yang bisa kita lihat dari penyebab terjadinya Perang Jawa adalah suhu politik di istana-istana Jawa itu sendiri. Khususnya di KesultananYogyakarta pertentangan-pertentangan mulai terlihat ditengah kedudukan sultan yang masih kecil. Sultan Hamengkubuwana V (1822-6, 1828-55) dinobatkan sebagai raja ketika masih berumur tiga tahun, dimana orang-orang disekitar sultanlah yang sebenarnya bermasalah. Pertentangan di dalam istana tampak sudah menjadi suatu gejala yang lazim terjadi pada kehidupan politik kerajaan-kerajaan di Jawa. Kedudukan patih yang tinggi di dalam birokrasi kerajaan seringkali berbenturan dengan sikap para pangeran senior yang umumnya mereka bertindak sebagai wali atau penasehat raja, bahkan tidak jarang para pangeran beranggapan bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama atas tahta kerajaan dan kedudukan itu, yang hanya bisa didapatkan dengan jalan peperangan. Peristiwa-peristiwa terkait dengan hal yang demikian itu telah mengisi lembaran sejarah politik Wangsa Mataram.

Pertentangan-pertentangan pribadi diantara para pengampu Sultan Hamengkubuwana V yang masih kecil itu mulai terlihat setelah tahun 1822. Kelompok pertama dibentuk oleh Ratu Ibu (ibunda Hamengkubuwana IV) dan Ratu Kencana (ibunda Hamengkubuwana V), yang berada dibawah pengaruh patih Danureja IV. Pihak oposisi terdiri dari Diponegoro (Putra tertua Hamengkubuwana III) dan pamannya, Pangeran Mangkubumi. Diponegoro, Mangkubumi, dan kawan-kawannya dipaksa oleh patih untuk selalu berada dibelakang segala urusan. Hal ini membuat mereka sangat marah (Carey, 1976: 67-70).

Di Negri Belanda pun pada periode pasca 1825 terjadi banyak perdebatan tentang bagaimana mengakhiri Perang Jawa dan bagaimana memperlakukan Solo dan Yogya bila perang itu benar-benar telah berakhir nantinya. Berdasarkan laporan yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi sipil dan militer dibawah kepemimpinan Direktur Kementrian Tanah Jajahan J.C Baud, bahwa gubenur jendral baru yang diangkat pada tahun 1828 saat ia masih di Negri Belanda,  Johannes van den Bosch (1780-1844), mengeluarkan sebuah pernyataan secara tertulis bahwa dirinya telah mendukung gagasan yang diajukan komisi Baud, yaitu diperlukannya aneksasi terhadap Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Hal ini dilakukan mengingat posisi Belanda yang bermusuhan dengan kerjaan-kerajaan Jawa yang terus menerus akan memperjuangkan kekuasaan secara penuh.

Raja Willem I memberikan mandat kepada gubernur jendral baru yang tujuan utamanya ialah aneksasi itu, untuk melakukan segala tindakan yang dipandang tepat, bahkan tanpa berkonsultasi dengan Dewan Hindia. Namun, terjadi suatu perubahan pandangan dari gubernur jendral yang mengurungkan niat untuk menganeksasi secara total, perubahan pandangan itu terjadi tidak lama setelah dia tiba di koloni itu pada bulan Januari 1830. Dalam sebuah surat terperinci yang ditujukan untuk dua pejabat komisarisnya, van den Bosch telah menjabarkan rencana barunya. Para pangeran dan raja harus tetap mempertahankan “martabat” mereka, tetapi kepentingan finansial pemerintah Belanda tidak boleh diabaikan. Dalam surat itu juga diterangkan bahwa dia mendukung disatukannya bupati-bupati Jawa ke dalam pemerintahan Belanda. Dengan mengubah mereka menjadi aristokrasi herediter (turunan) yang bergantung kepada pemerintah, maka para bupati ini bisa dijauhkan dari raja-raja pribumi. Walaupun demikian, raja-raja ini harus ada sebagai sebuah lembaga, terutama karena “penghormatan yang dalam” yang mereka nikmati dari rakyat Jawa. surat perintah dan petunjuk pelaksanaan (juklak) itu mencerminkan hubungan antara kebijakan umum yang ingin diterapkan Van den Bosch di Jawa, yang kemudian hari di kenal dengan ‘Sistem Tanam Paksa’, dan kebijakan terhadap kedua kerajaan. Dengan kebijakan barunya itu harapan Gubernur Jendral untuk mempercayai kekuasaan birokrasi tradisional di daerah, bupati dan perangkat dibawahnya, seperti yang sudah dilakukan oleh VOC akan memutus ikatan mereka dengan raja di dalam struktur feodal Jawa. disisi lain raja-raja itu harus tetap dilindungi untuk memberi kesan kepada rakyat bahwa, melalui perantara para bupati, mereka masih tetap   diperintah oleh raja-raja mereka sendiri. Selama tampilan luarnya dijaga, sifat asli perimbangan kekuasaan antara pemerintah dan para bupati serta raja-raja tidak akan terlihat oleh mata rakyat Jawa (Vincent J.H Houben, 1994: 36-40).

Advertisements