sistem tanam paksa

Pada masa menjelang hingga memasuki awal abad ke-19 merupakan maraknya pemikiran liberalisme mulai berkembang dan menguasai Eropa. Pada dasarnya libralisme juga berdampak pada daerah-daerah yang menjadi koloni-koloni daripada negara-negara Eropa tersebut. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh penguasa pemerintahan negri jajahan yang didassarkan atas liberalisme. Di Indonesia sendiri ketika memasuki abad ke -19 telah bermunculan para pejabat yang berhaluan liberal dengan berbagai kebijakan, namun mereka belum dapat dikatakan berhasil dalam menerapkannya. Menurut Sartono Kartodirdjo (1988:293) kegagalan politik liberal di Jawa ketika itu disebabkan oleh kuatnya kedudukan unsur feodal didalam masyarakat serta sistem ekonomi rakyat yang masih bersifat tertutup, sehingga pembayaran pajak belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan uang tetapi in natura.

Menjelang dekade ke-3 abad ke-19 pemikiran dalam bidang ekonomi politik sekitar Jawa sebagai daerah jajahan semakin menjurus ke pihak konservatif dan mejauh dari politik liberal. Perkembangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor: kegagalan sistem pajak tanah dan sistem perkebunan selama 30 tahun oleh karena berbagai hambatan sosial; defisit keuangan pemerintah kolonial dalam mengatasi berbagai pemberontakan yang terjadi, khususnya perang Jawa yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro; dan kesulitan ekonomi di negri Belanda yang diperparah dengan pemisiahan Belgia pada tahun 1930 (Sartono Kartodirdjo, 1988: 305). Gubernur Jendral Hindia Belanda Johannes van den Bosch yang berkuasa sejak tahun 1830, satu tahun sebelumnya telah menyampaikan usulan-usulan kepada raja Belanda yang disebut dengan Cultuurstelsel, raja menyetujui usulan tersebut ( M. C. Ricklefs, 2005: 183).

Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda di Jawa melahirkan berbagai perubahan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Sistem yang dijalankan sebagai bentuk manifestasi suatu konsep dari kolonialisme itu sendiri, yaitu bahwa tanah jajahan harus menghasilkan keuntungan bagi negri induk (Sartono Kartodirdjo, 1987: 305), berdampak pada perubahan dimensi kehidupan masyarakat yang hidup dalam lingkup agraris tradisional secara paksa harus beradaptasi dengan dampak kebijakan kolonial, yakni mentransformasikannya dalam sistem ekonomi perkebunan, bertolak dari hal tersebut Cultuurstelsel telah mendukung proses monetarisasi masyarakat Jawa. Roberth van Niel, sejarawan asal Belanda, menegaskan bahwa Cultuurstelsel yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda ketika itu telah menggerus tatanan sosial tradisional masyarakat Jawa yang kurang teratur, khususnya pada sistem perekonomian.

Cultuurstelsel juga berdampak pada pemulihan perekonomian negri Belanda yang ketika itu sempat mengalami kemerosotan oleh karena faktor-faktor situasi yang sedang berlangsung di Eropa. Keuntungan yang didapatkan dari Cultuurstelsel merupakan esensial, bukan hanya untuk menutup biaya-biaya administrasi di Jawa tetapi juga diperlukan untuk mendukung posisi keuangan yang memburuk tersebut (Ricklefs, 2005: 182-183).

Menurut Prof. Garretson ketika tahun 1930 tidak dapat diharapkan produksi ekspor dari Jawa, saat itu pemerintah kolonial dihadapkan pada dua pilihan, apakah akan diberlakukan stelsel tanam secara paksa atau memberikan tanah-tanah berpenduduk kepada pengusaha swasta Eropa. Bertolak dari sebuah pandangan mengenai sampel sistem pertanahan di India dan koloni-koloni Spanyol di Amerika latin, juga Filiphina, menunjukan sukarnya pembelian tanah-tanah sewaan oleh pemerintah. Sistem sewa tanah oleh pengusaha-pengusaha Eropa dianggap akan mempertegas sistem fodalisme, maka kebijakan pemerintah kolonial mengenai Cultuurstelsel di Jawa dianggap lebih tepat (Saiful Bachri, 2005: 117). Namun, pada kenyataannya Cultuurstelsel justru memberikan jawaban lain dalam mensikapi unsur-unsur feodalisme pada masyarakat Gubernemen, dengan memasukan peran elit Jawa di desa-desa hingga tingkat regional ke dalam teknis, meski hubungan terhadap raja-raja mereka sudah terputus, sehingga memperkuat kedudukan mereka.

Jika dipandang dari segi sosial-politik, Cultuurstelsel tampak akan lebih menarik, ketika sistem ini membawa dampak begitu besar terhadap suatu kelompok sosial, mereka yang menduduki suatu strata yang strategis, sebagai ‘elite’ Jawa yang sebelumnya telah mengalami fluktuasi kedudukan akibat kebijakan para penguasa Eropa yang tidak stabil.

Sebagaimana telah menjadi gejala umum mengenai sikap kaum liberal terhadap sistem feodalisme, dianggap telah merenggut kebebasan masyarakat yang terbelenggu dalam nuansa ketradisionalan sehingga mematikan hasrat mereka, yang mencoba untuk merasionalisasi kedudukan golongan elit dengan mengurangi hak-hak mereka. Sebelumnya pada masa kebijakan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) telah menguntungkan mereka yang berkedudukan strategis yaitu sebagai penguasa mutlak di wilayahnya dan disisi lain sebagai perantara (conection) antara rakyat dan perusahaan dagang asing itu yang telah menjalankan politik ‘tidak langsung’(Sartono Kartodirdjo, 1987: 299). Masalahnya sistem yang pernah menjadi sorotan kaum liberal Eropa inilah yang akan kembali direalisasikan dalam mewujudkan terpenuhinya tujuan dari Cultuurstelsel.

Pada kurun waktu Cultuurstelsel (1830-1870) terdapat suatu perbedaan yang mendasar terhadap fungsi dan kedudukan elite Jawa yang berada dalam wilayah kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda, selanjutnya disebut Gubernemen, dan mereka yang hidup dalam wilayah kerajaan (Vorstenlanden) yang sedikit lebih maju dalam sistem pertanahan dengan berkembangnya sistem sewa tanah. Di sana posisi bekel, misalnya, tidak lebih dari seorang mandor atau perantara yang mendapat gaji tetap. Bekel bertindak sebagai pesuruh yang posisi sosialnya begitu rendah bahkan lebih rendah dari mandor perkebunan, sebagai dampak dari orang-orang Eropa yang menyewa tanah – pengganti para pemegang lungguh – yang memberikan kebebasan lebih kepada mereka dengan tugas untuk mengarahkan wilayah kekuasaan dan orang-orang dibawahnya seefektif mungkin untuk pertanian komersial (Vincent J. H. Houben, 2002: 683). Akibatnya posisi para pemegang lungguh pun menjadi sulit dalam meningkatkan prestise karena telah kehilangan hubungan personalnya dengan para kliennya, yang sudah digantikan oleh ikatan-ikatan dalam bentuk uang.

Sebaliknya di tanah  Gubernemen, yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, meski tidak sepenuhnya sama persis dengan sistem yang diterapkan oleh VOC, namun beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang Eropa di pedalaman secara langsung, harus melalui peran elit pribumi. Sehingga membuat kedudukan mereka semakin kuat dengan masuk dalam subordinasi birokrasi pemerintahan kolonial. Dengan demikian Cultuurstelsel telah merubah status dan gaya hidup mereka, dalam hal ini peran elit Jawa khususnya yang berada di desa-desa hingga tingkat regional, dan kebijakan pemerintah yang tidak stabil dalam mensikapi sistem feodalisme yang mengikuti arah pergantian pandangan seiring dengan silih bergantinya penguasa di Hindia Belanda.

Sistem Tanam Paksa atau sering juga disebut sebagai Cultuurstelsel merupakan sebuah sistem yang dicanangkan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda van den Bosch pada paruh pertama abad ke-19. Rencana van den Bosch ialah bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami komoditi ekspor (khususnya tebu, kopi, dan nila) untuk dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah pasti. Dengan demikian maka desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya, van den Bosch telah memperkirakan bahwa hasil panen dari 20 persen (kelak 33 persen) bumi desa tersebut akan memadai untuk tujuan ini. Apabila penghasilan desa dari pendapatan hasil panennya kepada pemerintah lebih banyak daripada pajak tanah yang harus dibayarkan, maka desa itu akan menerima kelebihannya; apabila kurang, maka desa tersebut masih tetap harus membayar kekurangannya dari sumber-sumber yang lain. Pernyataan-pernyataan van den Bosch pada tahun 1833 mengenai kaitan antara pajak tanah dengan pembayaran-pembayaran pemerintah untuk hasil bumi kurang jelas, dia justru membicarakan tentang produksi komoditi ekspor sebagai sesuatu yang lebih menguntungkan bagi desa daripada menanam padi. Bagaimanapun juga, prinsipnya jelas: yaitu bagi desa harus ada nilai tukar antara pajak tanah yang didasarkan atas komoditi beras dan komoditi ekspor kepada pemerintah (Ricklefs, 1981 : 183-4).

Dalam teori cultuurstelsel pungutan dari pajak rakyat tidak lagi berupa uang tetapi berupa tanaman yang laku di pasaran dunia. Perhitungan yang di terapkan yakni seperlima dari tanah desa diwajibkan untuk ditanami tanaman-tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah, dengan tenaga yang tidak melebihi tenaga untuk menggarap tanah itu bagi penanaman padi. Bagian tanah tersebut bebas dari pajak, pemerintah bertanggung jawab dalam kegagalan panen. Untuk jenis tananaman tebu tenaga rakyat juga dikerahkan di dalam pengangkutan dan pengolahan. Rakyat yang dikerahkan dibebaskan dari pajak-tanah pada saat tanaman itu mulai memasuki masa panen. semua jenis pekerjaan lain perlu dibayar. Semua pekerjaan tersebut langsung dipimpin oleh para kepala desa dibawah pengawasan orang-orang Eropa. Untuk mengangkut hasil-hasil tanaman ekspor cultuurstelsel akan memperlihatkan pentingnya peran NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij – perusahaan dagang Belanda) yangdibentuk oleh raja Belanda pada tahun 1824-5 untuk urusan pelayaran hasil-hasil tropis tersebut ke Eropa.

Diluar konsep penggunaan seperlima dari tanah dan pemanfaatan seperlima dari pengadaan tenaga kerja untuk tanaman yang ditentukan pemerintah, hanya sedikit yang diuraikan secara rinci. Tampaknya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kenyataan bahwa van den Bosch sebenarnya tidak terlalu peduli dengan pelaksanaan konsepnya, dan sebagian lagi karena dia menyadari asas liberal yang bercokol di Negri Belanda dan Jawa tidak akan menerima begitu saja implikasi dari rencana yang dipikirkannya. Kontroversi tentang apa yang di terapkan oleh van den Bosch telah berkembang dikalangan orang Belanda, beberapa orang menganggapnya sebagai pembohong ulung, sementara yang lain telah menganggapnya sebagai patriot sejati yang bersemangat. Pada dasarnya apa yang dilakukannya merupakan bentuk pengabdiannya terhadap Negri Belanda, pemikirannya ke depan penuh dengan soal kesejahteraaan – kemakmuran yang mencakup  pelayaran dan para pedagang Belanda, pasar bagi hasil bumi tropis di Negri Belanda – yang kesemuanya akan menopang kejayaan raja dan negri. Kesediannya dalam mengakomodasikan apapun yang dipandang perlu demi keberhasilan rencananya di Jawa, telah memunculkan sekumpulan peraturan setempat lokal yang saling berkaitan. Ini yang kemudian disebut dengan ‘Sistem’, namun dalam kenyataannya tidak pernah berjalan layaknya sebuah sistem. Demi mencapai tujuan yang menguntungkan dia telah berpaling dari prinsip-prinsip liberal. (Van Niel, 2003: 115-7)

Advertisements