kiri

Pada awal tahun 1948 merupakan fase dimana kabinet yang dipimpin oleh Perdana Mentri Amir Sjarifoeddin telah mengalami kemunduran sebagai akibat dari Perjanjian Renville yang dianggap merugikan pihak Republik Indonesia. Hasil dari perjanjian tersebut telah menimbulkan kegemparan hebat, sehingga pihak koalisi yang ada dalam kabinet menarik menteri-menteri mereka. Tinggallah Amir Sjarifoeddin dan Sayap Kiri dalam kesendiriannya menanggung beban luka dan mengundurkan diri. Mereka terpaksa merumuskan kebijakan-kebijakannya yang baru dan melakukan penyesuaian taktik-taktik dengan situasi dan kondisi baru yang belum dikenalnya.

Pertentangan internal pada tubuh Partai Sosialis antara kaum sosial-demokrat dan komunis semakin akut dan tidak dapat dipersatukan lagi. Hingga puncaknya Sjahrir telah mengundurkan diri dari Partai Soisalis pada Februari 1948 dan mendirikan Partai Soisalis Indonesia (PSI), dua minggu kemudian Sayap Kiri digantikan oleh Front Demokrasi Rakyat (FDR) dengan didalamnya bekerjasama Partai Sosialis, PKI, PBI, Pesindo dan Federasi Serikat Buruh SOBSI. Meskipun FDR memiliki cukup banyak pendukung, Perjanjian Renville yang merugikan itu telah menjadikannya rentan terhadap serangan khususnya dari kaum Kiri Radikal yang melihat kesempatan untuk tampil kembali, diantaranya Partai Rakjat, penerus Pari, Partai Rakjat Djelata (PRD), Angkatan Komunis Muda (AKOMA), PKI Merah, dan Lasjkar Rakjat Djawa Barat yang sejak awal memang berpendirian anti-kompromi terhadap Imperialis belanda.

Pada bulan Maret 1948 telah terjadi perubahan besar yang meluas pada FDR. Mereka melakukan serangan-serangan terhadap Kabinet Hatta yang sedang berkuasa dengan segala tuntutan, dimana Renville ditolak dan harus dibatalkan, sebelum membuka kembali perundingan, Tentara Belanda harus meninggalkan Indonesia; hak milik Belanda harus dinasionalisasi tanpa ganti rugi. Mereka juga bergerak sesuai dengan garis Stalin, gerakan pertamanya ialah kampanye untuk mengembalikan FDR dalam kabinet, dengan Amir Sjarifoeddin sebagai posisi kunci. FDR menjadikan dirinya sebagai corong bagi banyak organisasi bersenjata, sehingga hal ini berbenturan langsung dengan kebijakan pemerintah Kabinet Hatta yang sedang gencarnya melaksanakan rasionalisasi di tubuh angkatan bersenjata. Sebagai dampak daripada benturan ini adalah sangat rawan terjadi bentrokan dikalangan militer. Sebagai kongretnya adalah suasana di Solo, ketika Pasukan Siliwangi harus meninggalkan kantong-kantong militer mereka dari Jawa Barat ke wilayah Republik Indonesia – merupakan konsekuensi dari perjanjian Renville – mereka harus menghadapi banyak tekanan dari kesatuan-kesatuan Militer di Solo yang sedikit banyak memiliki pengaruh dari FDR, dan terkenal gigih dalam menentang rasionalisasi pemerintah yang mengandalkan Pasukan Siliwangi.

Tekanan FDR terhadap Kabinet Hatta ditingkatkan ketika secara mengejutkan pada 26 Mei 1948 Kantor Berita Soviet Tass mengumumkan bahwa perjanjian untuk membuka hubungan diplomatik dan tukar menukar konsul telah di teken oleh Dutabesar Soviet dengan Soeripno, utusan khusus Republik Indonesia, di Kota Praha. Mandat pada Soeripno ini bertangggal dari masa sebelum Renville, dan sebelum Amir mundur. Sehingga dapat dipastikan penandatanganan tersebut adalah aksi sepihak tanpa persetujuan dari Hatta sebagai pemerintah resmi Indonesia. Tentunya apa yang dilakukan Soeripno telah memberi tekanan hebat terhadap pemerintah Hatta karena perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Renville. Bagi FDR perjanjian tersebut merupakan sebuah kemenangan diplomatik.

Setelah Soviet mengumumkan perjanjian hubungan diplomatik, Soeripno dipanggil ke Yogyakarta untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Namun agaknya proses pemanggilan yang lambat ini menunjukan sikap pemerintah yang tidak tergesa-gesa. Pada Maret 1948 di Praha Soeripno bertemu dengan Soeparto alias Moeso untuk pertama kalinya. Moeso merupakan veteran PKI yang melarikan diri dari Indonesia sejak peristiwa 1926 bersama Alimin. Dalam pertemuan ini Moeso meminta bantuan kepada Soeripno untuk bisa kembali ke Indonesia, dan segera mungkin ia bekerja sebagai sekretaris Soeripno. Dengan demikian kedatangan Moeso ke Indonesia akan dipermudah karena selaku sekretaris Soeripno, dengan pemanggilan Soeripno yang bersifat resmi. Pada tanggal 3 Agustus 1948 Soeripno dan Moeso tiba di Indonesia tepatnya di Bukittinggi, kemudian 11 Agustus mereka baru tiba di Yogyakarta untuk menyerahkan teks perjanjian dan memberikan penjelasan tentang perjanjian yang sudah dilakukan dengan Uni Soviet seputar tukar-menukar konsul. Kedatangan mereka pun disambut baik oleh Presiden Soekarno dan setelah itu baru melakukan kunjungan kepada Perdana Mentri Hatta.

Moeso
Moeso, Soekarno, dan Soeripno bertemu di Yogya pada Agustus 1948

Setelah kedatangannya di Indonesia Moeso segera disibukan dengan angan-angan politiknya kepada kawan-kawan separtainya. Pada tanggal 13 dan 14 Agustus 1948 Moeso memberikan penjelasan tentang haluan barunya yang disebut dengan “Djalan baru” di depan sidang Politbiro PKI. Djalan baru ini dilakukan pertama-tama dengan self-koreksi tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan Partai, termasuk didalamnya sikap meremehkan terhadap kekuatan kelas buruh dan rakyat secara menyeluruh, selebihnya justru melebih-lebihkan kekuatan imperialis Amerika dan kurang percaya terhadap sikap anti-imperialis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sebagai akibatnya banyak konsesi yang diberikan kepadakaum imperialis dan borjuasi. Pekerjan di serikat buruh diabaikan dan pengaruh dikalangan kaum tani begitu tak berarti, posisi di kalangan pemuda yang kuat tidak dimanfaatkan oleh PKI. Dalam gerakan kaum perempuan PKI tidak banyak artinya, serta pengaruh penting dikalangan militer tidak dibangun dengan konsekuen. Dengan demikian Moeso membawa PKI pada haluan untuk taat kepada Moskow, dengan perubahan sikap politik yang radikal dan anti kompromi.

Butir-butir pokok Djalan baru diumuman pada tanggal 21 Agustus 1948 dengan diikuti kesediaan SOBSI yang mengambil resolusi untuk menyatukan diri dengan konsep Moeso. Kaum kiri radikal bersama GRR bentukan Tan Malaka, yang telah berseberangan dengan haluan FDR sempat beranggapan tentang arti penting kedatangan Moeso untuk mengakhiri perpisahan batin antara kaum Marxis-revolusionisme GRR dengan oportunisme FDR (dari sudut pandang GRR). Namun sikap Moeso justru menunjukan sebaliknya, dalam pernyataan-pernyataannya yang diungkapkan terhadap pers, Moeso justru memberikan cap mematikan terhadap Tan Malaka bersama pengikutnya dengan ungkapan Trotskis. Trotskis merupakan aliran kontra-revolusioner yang melawan Uni Soviet dan revolusi proletar. Hal ini menandai bahwa kaum kiri radikal tidak dirangkul oleh Moeso dalam meraih tujuan politiknya.

Pelaksanaan usulan-usulan Djalan baru berjalan dengan lancar. PKI menerima usulan Moeso serta melakukan reorganisasi dengan memilih Moeso sebagai Sekretaris Jendral, namun dalam Politbiro yang baru ini semua petinggi FDR yang lama tetap duduk kembali. Seperti halnya tujuan dari awal, dalam programnya yang disampaikan bahwa Moeso akan membentuk sebuah Front Nasional dibawah pimpinan PKI, tampaknya Moeso telah mencontoh pergerakan komunis Tiongkok untuk penerapannya di Indonesia. Mao Zedong telah membentuk sebuah Front Persatuan, termasuk dengan borjuasi, tetapi tetap dibawah pimpinan tegas partai komunis di sana. Kesuksesan kaum komunis Tiongkok membuat Moskow skeptis memberikan pengakuan positif terhadap jalan tersebut, bagi Moeso dan FDR pun pergerakan tersebut telah menarik dan menginspirasi.

Pada akhir Agustus 1948 telah diputuskan untuk fusi. Moeso tetap bersikeras untuk tidak merangkul kaum kiri radikal dalam Front Nasionalnya. Kaum Kiri radikal telah membuang segala harapan dan ilusinya tentang Moeso dan justru mereka menjadi pendukung kebijakan pemerintah, pernyataan-pernyataan Moeso hanya menyisakan luka bagi mereka dengan membebani dengan banyak persoalan tentang strategi dan taktik. Setelah itu Moeso segera melaksanakan langkah-langkah politiknya dengan pembentukan komite-komite Front Nasional lokal, komite-komite tersebut dibentuk di desa, kampung, dan juga kota dengan program Moeso sebagai pedomannya. Moeso bersama Amir Sjarifoeddin dan pimpinan FDR lainnya juga melaksanakan safari politik dengan berpidato didepan massa pendukungnya dan melancarkan propaganda serta agitasinya. Mereka membeberkan berbagai peryataannya, menurutnya netralitas tidak mungkin ada di tengah-tengah pertentangan Internasional, dan dalam hubungan inilah Republik harus memilih Rusia yang anti-imperialis. Tuntutan tentang masalah-masalah agraria juga disampaikanya; pembagian tanah, rasionalisasi milik asing, pemilihan pejabat secara demokrasi, dan penghapusan segala peratran-peraturan feodal.

Awal September Perdana Mentri Hatta angkat bicara dalam pidatonya di depan Badan Pekerja. Dia menjelaskan mengenai posisi Republik dalam medan kekuatan politik yang baru antara Amerika dan Rusia, dengan tegas menyatakan tidak mau memilih salah satu dari kekuatan tersebut. Hatta tidak mau mengaitkan haluan anti-inperialis Republik dengan “garis zigzag, gigi gergaji” Uni Soviet, yang menurutnya sejak 1918 sudah tujuh kali mengubah haluannya secara fundamental. Hatta juga menyinggung mengenai kekacauan didalam negri yang disebabkan oleh perubahan haluan politik FDR; dari pembela Linggadjati dan Renville menjadi penentang terhadapnya, FDR juga menghendaki pemihakan Republik terhadap front anti-imperialis Uni Soviet, namun Hatta tetap dalam pendiriannya bahwa Revolusi Nasional dengan Revolusi Sosial harus dipisahkan. Hatta mengeluh karena golongan yang seharusnya bertanggungjawab terhadap renville telah membatalkannya, sedangkan yang semulanya menentang renville justru berusaha menyelenggarakannya oleh karena sudah terlanjur diterima oleh negara. Hatta juga berbicara panjang lebar tentang rasionalisasi di tubuh militer, yang ditentang oleh berbagai golongan dengan melaksanakan agitasi sebesar-besarnya, dia menangkis tuduhan bahwa pemerintah menanggapi dengan kurang tegas terhadap para pengacau. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban serta prinsip-prinsip dasar demokrasi sukar dibikin seimbang. Bagi pemerintah menjunjung tinggi demokrasi yang masih muda merupakan hal yang paling penting.

Sementara situasi memanas di Solo yang sudah berjalan sejak sebelum kedatangan Moeso semakin meningkat. Pasukan militer disana telah banyak dipengaruhi oleh haluan FDR yang menentang rasionalisasi, di wilayah ini terdapat Divisi IV yang kuat dibawah pimpinan Kolonel Soetarto. Dalam bulan Juni 1948 Panglima Soedirman berinisiatif untuk mengganti nama Divisi di Solo itu menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati (PPS) yang terdiri dari lima brigade; dua brigade diduduki oleh pasukan eksmarine TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia) dibawah pimpinan Jadau dan Sutojo, satu brigade merupakan gabungan dari bekas lasykar BPRI, Hizbullah, dan Pesindo. Pertentangan militer di Solo telah menajam dengan reaksi yang tak ramah PPS terhadap hijrah Divisi Siliwangi di wilayah Solo, dan puncaknya adalah ketika penembakan terhadap Kolonel Soetarto yang berakhir dengan kematiannya pada Juli 1948. Sampai pada bulan September 1948 di wilayah Solo seringkali terjadi bentrokan militer, serangan terhadap markas-markas, penculikan serta pembunuhan para perwira di kedua belah pihak. Untuk mengatasi masalah Solo ini Panglima Soedirman membentuk sebuah Daerah Militer Istimewa dengan Karesidenan Surakarta dan Semarang disebut sebagai wilayahnya. Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi Gubernur Militer dan Kolonel Abimanju sebagai Staf-nya. Gubernur Militer mempunyai kewenangan penuh untuk menindas semua kerusuhan serta membersihkan dan mereorganisasikan semua pasukan yang kurang tertatur. Kolonel Gatot Subroto dikenal dengan gerakan ‘tangan besi’nya, Ia mempunyai reputasi di bidang keamanan dan ketertiban serta antikiri. Sehingga dengan diangkatnya Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer menandai bahwa Divisi Senopati telah terdesak dan pengaruh FDR di wilayah Solo telah dikalahkan.

Segera mungkin setelah terdesaknya FDR di Solo, pada tangggal 18 September 1948 diumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) oleh Soemarsono sebagai Comite van actie Madiun. Tujuan Soemarsono membentuk FND ini adalah untuk menghadapi ancaman pemerintah pusat terhadap pengaruh FDR yang cukup besar pada kota republik ke tiga ini, mengingat FDR di Solo dan Yogya sudah dikalahkan. Ketika Madiun jatuh ke tangan FDR Moeso dan rombongan masih berada di Purwodadi dalam rangka menjalankan agitasi dan propagandanya, setelah mendengar kabar bahwa Madiun sudah dikuasai segera mungkin Moeso menuju ke Madiun.

Madiun, dimana tempat dukungan rakyat terhadap Moeso cukup kuat, telah dikuasai FDR. Kekejaman-kekejaman berupa pembunuhan, penculikan, hingga pembantaian terhadap kelompok penentang komunis telah terjadi disana. Keadaan di Madiun yang merupakan reaksi dari kekalahan FDR di Solo, telah memaksa pemerintah republik untuk segera bertindak tegas. Divisi Siliwangi dengan tangan terbuka telah menerima tugas ini dengan penuh persiapan. Kampanye militer besar-besaran telah dilaksanakan di Yogya sebelum keberangkatan mereka untuk menyerang. Sementara pasukan Senopati di Solo yang setia terhadap republik juga disertakan dalam membantu pembersihan yang dilakukan Siliwangi di Madiun. Pertempuran-pertempuran kecil terjadi disekitar Madiun yang dimenangkan oleh Siliwangi, hingga Siliwangi berhasil merebut kembali Madiun dari pengaruh FDR pada tanggal 30 September 1948. Namun sehari sebelum tentara pemerintah itu menguasai Madiun para petinggi FDR sudah melarikan diri dengan membawa pasukan keluar kota, dan pengejaran pun terus berlanjut.

FDR dan pengikutnya telah melakukan long march yang dimaksudkan untuk menuju garis status quo, tampaknya mereka hendak berlindung ke daerah kependudukan Belanda. Namun sebelum mereka berhasil menyebrang ke daerah pendudukan, militer republik sudah berhasil terlebih dahulu mencegahnya. Moeso mati tertembak pada akhir Oktober 1948 dan disusul dengan dilakukannya eksekusi terhadap sebelas pimpinan FDR lainya pada bulan Desember 1948, termasuk Amir Sjarifoeddin. Dalam keadaan yang demikian itu GRR dan kawan-kawan kiri yang sehaluan telah merapatkan barisan menggalang dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia, dan memainkan peran-peran politik kiri pada periode selanjutnya dengan berfusi menjadi Murba.

 

 

Advertisements