www.soloposfm.com
Gapura Gading Keraton Surakarta

Surakarta merupakan wilayah yang menyimpan sejarah panjang perihal pergolakan politik Mataram Islam pada abad ke-18. Kehancuran Istana Kartasura akibat Geger Pecinan membuat Baron van Hohendorff, kapten garnisun VOC di Kartasura, memberi usulan pada Sri Susuhunan Pakubuwana II atas pendirian keraton baru. Selanjutnya pada tahun 1745 keraton baru telah berdiri di Surakarta.

Pasca berdirinya Keraton Surakarta tampak suasana politik yang masih belum stabil. Pakubuwana II mendapati pemberontakan yang masih dilancarkan oleh beberapa elite Jawa, sebagai sisa-sisa Geger Pecinan yang belum dapat ditumpas. Raden Mas Said putra Pangeran Mangkunegara telah memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap Surakarta. Di dalam Istana Surakarta sendiri terdapat tokoh fenomenal yang sangat berkharisma di kalangan masyarakat Jawa, Pangeran Mangkubumi adik Pakubuwana II, yang mempunyai cukup banyak pengikut. Ditengah perlawanan Raden Mas Said, Pakubuwana II menjanjikan kekuasaan 3000 cacah (rumah tangga) atas tanah Sokawati – sekarang bernama Sragen – bagi yang mampu meredam pemberontakan. Pangeran Mangkubumi melaksanakan titah Susuhunan tersebut.

Pangeran Mangkubumi dan pasukannya berhasil mengalahkan kekuatan-kekuatan Raden Mas Said di pedalaman. Keberhasilan Pangeran Mangkubumi justru meningkatkan intensitas konflik dalam Istana Surakarta, pasalnya ketika dia menuntut hak atas Sokawati ditentang oleh Patih Pringgalaya. Suasana keraton yang baru itu kembali terancam dengan adanya permusuhan antara Mangkubumi dan Pringgalaya. Kekecewaan Pangeran Mangkubumi bertambah ketika Pakubuwana II menyerahkan wilayah pasisir kepada VOC (untuk di sewa) sebagai konsekuensi dari peran orang-orang Eropa tersebut dalam mengatasi Geger Pecinan. Gubernur Jendral Van Imhoff – atas hasutan Pringgalaya – juga ikut campur dalam masalah Sokawati. Kedudukan itu perkuat ketika Baron van Hohendorff mengusulkan agar Pakubuwana II mengurangi hak Mangkubumi hanya sampai 1000 cacah saja. Konon untuk menyenangkan Gubernur Jendral, Susuhunan menerima usulan tersebut. Posisi Pangeran Mangkubumi di dalam keraton semakin lemah. Babad Giyanti menceritakan atas dasar kekecewaannya itu dia meminta izin kepada Pakubuwana II untuk meninggalkan keraton. Kepergian Pangeran Mangkubumi menandai babak perlawanan baru yang disebut “Perang Suksesi Jawa Ketiga” (Ricklefs, 1974).

Pangeran mangkubumi segera bergabung dengan Raden Mas Said sehingga situasi politik bertambah semakin tidak terkendali. Sejarah mencatat saat menjelang wafatnya Susuhunan Pakubuwana II, sedang di landa kekacauan dalam akhir keuasaan, menyerahkan seluruh otoritas Keraton kepada VOC. Ricklefs berasumsi hal itu adalah dititipkan, namun terjadi “miskonsepsi” antara orang-orang Eropa dengan tindakan Susuhunan, sehingga mereka menganggap sebagai penyerahan secara formal. Asumsi lain karena dalam tradisi Jawa merupakan suatu hal yang wajar ketika seseorang hendak menemui ajal menitipkan semua yang telah dimilikinya kepada orang yang dipercayai, kedudukan itu diperkuat ketika menjadi sangat mungkin jika melihat situasi keraton saat itu penuh dengan intrik. Pakubuwana II justru lebih percaya kepada orang Eropa daripada orang-orang dalam istana, dalam periode itu Baron van Hohendorff  sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa merupakan tokoh dekat Susuhunan. Kendati demikian tidak terdapat dokumentasi yang cukup mengenai maksud Susuhunan yang sebenarnya. Hal ini telah menjadi salah satu catatan terpenting dalam sejarah politik Keraton Surakarta. Selanjutnya Baron van Hohendorff mengangkat Putra Mahkota untuk menggantikan kedudukan Susuhunan Pakubuwana II pada tanggal 15 Desember 1949.

Pemaparan diatas merupakan sedikit gambaran mengenai asal-usul keberadaan Keraton Surakarta Hadiningrat. Sejarah panjang pendirian Keraton Surakarta dengan disertai berbagai pergolakan politik yang mengikutinya memang menyimpan kisah-kisah melegenda. Kehidupan perpolitikan di Surakarta juga menyita perhatian khusus para sejarawan lokal maupun Internasional. Di balik kekayaan histori itu telah tersimpan kontinuitas yang ganjil menyangkut status otoritas Keraton berabad-abad setelahnya. Sebelum Republik Indonesia merdeka Keraton Surakarta merupakan sebilah kerajaan yang mempunyai pemerintahan sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Keraton Surakarta salah satu dari bagian daerah swapraja Jawa, selain Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, dan Kadipaten Mangkunegaran yang menyatakan bergabung dengan Negara Republik Indonesia.

Periode kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 menyimpan memori tersendiri bagi perjalanan politik Keraton Surakarta, pasalnya tahun itu merupakan titik tolak kisah suksesi Putra Mahkota BRM. Surya Guritna putra Susuhunan Pakubuwana XI. Putra yang terlahir dari Permaisuri II GKR. Pakubuwana ini naik takhta dengan gelar Susuhunan Pakubuwana XII. Seorang raja juga berkedudukan sebagai pimpinan pare-sepuh/kasepuhan di Keraton Surakarta, dikabarkan bahwa Pakubuwana XII lebih senang disebut sebagai Sinuwun Wekasan daripada harus dikenal dengan sebutan Sinuwun Amardika (Hadisiwaya, 2011).

Presiden Soekarno mengeluarkan piagam kedudukan yang menetapkan Sri Susuhunan Pakubuwana XII pada kedudukannya dua hari setelah proklamasi Indonesia. Selanjutnya untuk merespon piagam kedudukan tertanggal 19 Agustus 1945 tersebut, Susuhunan Pakubuwana XII mengeluarkan Makloemat Seri Padoeka Ingkang Sinoehoen Kandjeng Soesoehoenan pada tanggal 1 September 1945. Dalam maklumat raja tersebut ditegaskan bahwa Negri Soerakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah “Daerah Istimewa” dari Negara Republik Indonesia. Pengakuan dan penegasan lebih lanjut mengenai kedudukan Keistimewaan Surakarta  ini terkandung dalam Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Juli 1946. Berdasarkan Penetapan Pemerintah tersebut sangat tegas disebutkan bahwa adanya janji Pemerintah Pusat untuk membuat suatu Undang-Undang yang akan mengatur bentuk susunan pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran. Undang-undang yang dimaksudkan demikian sudah barang tentu adalah “Undang-Undang tentang Daerah Istimewa Surakarta” yang merupakan suatu undang-undang tersendiri (khusus) dan tidak dapat di gabung pengaturannya dengan undang-undang lainya, terlebih undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan dalam suatu surat yang ditulis oleh Mohamad Hatta di Den Haag yang ditujukan pada J. M. Fg. Ministert Presiden dan Mentri Pertahanan Republik Indonesia, Djogjakarta, secara tegas menyebutkan tentang “Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta menurut Undang-Undang Republik Indonesia” (Sutiyono dkk, 2009).

Daerah Istimewa atau Swapraja merupakan wilayah pemerintahan daerah asli yang kedudukan hukumnya berdasarkan hukum asli. Posisi swapraja di hadapan pemerintah Kolonial Belanda tidak dianggap sama dengan daerah-daerah otonom biasa. Daerah swapraja mempunyai kewenangan yang lebih dari sekedar daerah jajahan atau daerah otonom biasa, karena daerah swapraja memiliki perjanjian yang jelas dengan pemerintah kolonial berkaitan dengan kewenangannya. Ditinjau dari politik daerah swapraja telah memiliki pemerintahan asli yang berdasarkan atas hukum asli dalam ketatanegaraan Hindia Belanda, dan daerah swapraja ini mendapatkan status dari pemerintah kolonial sebagai Zelfbestuurende Landschappen (Eusta Supomo, 2002 dalam Sutiyono dkk, 2009).

Dalam rancangan “Peraturan tentang Pemerintahan Sementara dari Indonesia” yang dibuat oleh Soepomo-Soebardjo-Maramis, pertama kali menggunakan istilah “daerah-daerah yang istimewa memegang kekuasaan sendiri di Indonesia”. Daerah Istimewa yang dimaksud disini adalah Zelfbestuurende landschappen. Kemudian dari rancangan UUD dari Moh.Yamin dan panitia kecil Soepomo, dijumpai istilah “daerah-daerah yang bersifat istimewa”, dimana yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah juga kerajaan-kerajaan/koot-kooti/sultanat-sultanat/zelfbestuurende landschappen (Suryo S. Hadiwijoyo, 2009).

Hak konstitusional daerah swapraja pasca kemerdekaan Indonesia diatur dijamin dalam pasal 18 UUD 1945. Dalam pasal ini dengan jelas diakui adanya daerah-daerah yang bersifat istimewa – meliputi Zelfbestuurende landschappen maupun Volksgemeenschappen – yang memiliki susunan asli dan oleh karenanya dapat berstatus istimewa. Dalam pasal 18 UUD 1945 juga disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dengan segala peraturan negara dan mengingat hak serta asal-usul daerah tersebut. Berdasarkan pasal ini sangat jelas bahwa tugas Pemerintah Pusat adalah mengatur kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dan bukan “mengganti” dengan pemerintahan baru yang tidak mengakar dengan kebudayaan setempat atau malah menghilangkannya (Sutiyono dkk, 2009).

Janji pemerintah untuk mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Keistimewaan Surakarta dalam perkembangannya sama sekali tidak ada tindak kelanjutannya. Hal itu bertolak belakang dengan Keistimewaan Yogyakarta yang mendapat pengakuan dari Pemerintah RI, yang berarti Penetapan Pemerintah atas kewenangan kekuasaan dalam bingkai provinsi tersendiri dibawah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman telah terwujud adanya. Sebaliknya status Keistimewaan Surakarta telah diterlantarkan dan ironisnya digabungkan dalam wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah dengan menjadi bagian dari Pemerintah Kota Surakarta. Keberadaan Keraton Surakarta kini hanya sekedar simbol kebudayaan tanpa sebuah eksistensi sebagaimana fungsi dari keraton itu sendiri, padahal jauh sebelum berdirinya NKRI Keraton Surakarta merupakan daerah yang mempunyai kekuasaannya tersendiri. Rumusan pasal 18 UUD 1945 seharusnya dipahami dalam konteks konsensus bagi lahirnya sebuah negara demokrasi yang besar dan berdaulat dibawah payung NKRI.

Tuntutan akan hak Keistimewaan Surakarta kembali bergelora pada tahun 2012. Pidato Raden Haryo Seno Negara di pendapa Pagelaran Keraton Surakarta pada 28 Oktober 2012 dengan berapi-api menyerukan tentang “Keistimewaan Surakarta” disambut dengan riuh tepuk tangan dan teriakan “merdeka” oleh para hadirin. Acara tersebut dihadiri oleh 1200 abdi dalem Keraton Surakarta yang datang dari berbagai wilayah, seperti masyarakat adat lereng Merapi dan pesisir pantai selatan serta berbagai utusan masyarakat di tujuh kabupaten Jawa Tengah: Surakarta; Karanganyar; Sukoharjo; Boyolali; Klaten; Wonogiri; dan Sragen. Sebelumnya pada tahun 2010 juga telah dilakukan sebuah deklarasi yang dilakukan di gapura perbatasan antara Surakarta dan Yogyakarta, namun upaya deklarasi tersebut  tidak mendapat ekspos media massa secara masif dan meluas. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Yogyakarta ketika berkonflik dengan pemerintah pusat terkait status keistimewaan, gegap gempitanya diliput oleh perusahaan-perusahaan surat kabar dan pertelevisian berfrekuensi publik dan nasional. Surakarta tidak mendapat perlakuan dan porsi yang setara. Pihak Keraton Kasunanan Surakarta menetapkan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum Keraton Nagari Kasunanan Surakarta pada tahun 2012. Yusril dalam pertemuan itu mengaku siap untuk melakukan judicial review pasal 18 UUD 1945 dan UU Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang selama ini dianggap menjadi sumber penangguhan status Daerah Istimewa Surakarta (lenteratimur.com).

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan dalam usaha pengembalian DIS selang dua tahun setelah tuntutan itu, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2014. Tuntutan Edhy Wirabhumi sebagai Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Surakarta dan Gusti Raden Ayu Koes Isbandiyah sebagai ahli waris mendiang Paku Buwana XII tidak membuahkan hasil. menurut Mahkamah konstitusi dasar penolakan itu adalah soal legal standing, yang mengajukan tidak mewakili Keraton Surakarta. Barangkali yang paling berhak melakukan tuntutan terhadap keberadaan DIS adalah Raja Surakarta, Paku Buwono XIII Hangabehi atau Mahapatih Tedjowulan (Tempo.com).

perkembangan wacana usaha pengembalian keistimewaan Surakarta masih belum menghasilkan apapun sesuai dengan apa yang di harapkan. Nasib Keistimewaan Surakarta masih menjadi pertanyaan yang tidak pernah ada jawabnya. Sedikit pembahasan ini setidaknya dapat mengingatkan terkait status daerah yang keistimewaannya tidak banyak diketahui masyarakat. Pemerintah RI yang menjunjung tinggi demokrasi adalah  pemerintah yang menghargai ragam kebudayaan bangsa, termasuk di dalamnya adalah keistimewaan sebuah daerah yang merujuk pada hak asal-usul daerah tersebut. Akankah di masa mendatang tuntutan DIS kembali di gencarkan atau justru hilang dari ingatan masyarakat Indonesia ?

Referensi

Hadisiswoyo, A. M. 2011. Pergolakan Raja Mataram : Konflik dan Tradisi Pewarisan Tahta Studi Kasus Keraton Solo. Yogyakarta : Pinus

Hadiwijoyo, Suryo S. 2009. Menggugat Keistimewaan Yogyakarta : Tarik Ulur Kepentingan, Konflik Elite, dan Isu Perpecahan. Yogyakarta : Pinus

Ricklefs, Merle C. Terj. 2002. Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi. Yogyakarta : Mata Bangsa

Sutoyono, dkk. 2009. Daerah Istimewa Surakarta. Yogyakarta : Putra Bangsa

http://www.lenteratimur.com, Surakarta: Republik Terus Menguji Kesabaran Kami  (Posted : 12 November 2012)

http://nasional.tempo.com , Menteri Roy Status Istimewa Surakarta Ditolak karena Sejarah (Posted : 31 Maret 2014)

 

 

 

   

Advertisements